padepokan sydney wanwantoto: Soal wacana penambahan komisi, Muhaimin: Masih lobi
travelnepal.net - Berita Terkini & Terpercaya | Fakta Terbaru dari Lapangan: 2024-10-31 03:20:25 Penulis: padepokan sydney wanwantoto: Soal wacana penambahan komisi, Muhaimin: Masih lobi Komentar
padepokan sydney wanwantoto Soal wacana penambahan komisi, Muhaimin: Masih lobi-lobi antarfraksiRabu, 25 September 2024 15:51 WI
sydney hari ini 2020 martabetoto 。
Soal wacana penambahan komisi,padepokan sydney wanwantoto Muhaimin: Masih lobi-lobi antarfraksi
- Rabu, 25 September 2024 15:51 WIB
"Nanti akan dibahas lagi karena tidak mungkin dalam waktu tinggal beberapa hari ini mengubah itu (jumlah komisi, red)," kata Cak Imin, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, wacana penambahan komisi tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh DPR masa jabatan 2024–2029 setelah pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Cak Imin mengatakan bahwa mekanisme penambahan komisi di DPR RI tidak perlu mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
"Akan tetapi, lebih kuat lagi kalau diubah di dalam UU MD3," katanya menambahkan.
Baca juga: Ketua DPR sebut wacana penambahan komisi sedang dimatangkan
Cak Imin mengaku tidak terlibat dalam pembahasan penambahan komisi bersama Fraksi PKB sehingga tidak mengetahui logika dari wacana penambahan tersebut.
"Urgensinya kayak apa? Katanya karena kementeriannya bertambah, tetapi apa benar kementerian bertambah? Kami juga belum tahu. Jadi, menurut saya belum bisa diputuskan periode ini. Silakan saja periode ke depan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa wacana penambahan komisi di DPR sedang dimatangkan, menyusul adanya rencana penambahan kementerian pada kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Penambahan tersebut dapat terjadi setelah Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2045 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) menjadi undang-undang.
Menurut Puan, kemungkinan penambahan komisi di DPR harus dilakukan agar bisa memperkuat kemitraan antara pemerintah dan legislatif. Adapun saat ini alat kelengkapan dewan di DPR RI terdiri atas sejumlah badan, dan 11 komisi.
"Jadi, itu sedang kami godok, dan kami laksanakan ya sesuai dengan mekanismenya," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).
Baca juga: Ketua MPR sebut wacana penambahan komisi DPR bukan bagi-bagi jabatan
Baca juga: Waka DPR sebut penambahan komisi di DPR masih wacana
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Artikel Terkait
Kemendagri minta pemda komitmen pahami perkembangan inflasi
Kemendagri minta pemda komitmen pahami perkembangan inflasiRabu, 2 Oktober 2024 12:44 WIBPlt. Sekjen2024-10-31Rafael Struick bawa Indonesia unggul 1
Piala Asia U-23Rafael Struick bawa Indonesia unggul 1-0 pada menit ke-15Jumat, 26 April 2024 00:57 W2024-10-31Akbar Arjunsyah paksa Barito Putera berbagi poin dengan Persija
Liga 1 IndonesiaAkbar Arjunsyah paksa Barito Putera berbagi poin dengan PersijaMinggu, 21 April 20242024-10-31Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bangga dengan penampilan timnas U
Piala Asia U-23Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bangga dengan penampilan timnas U-23Jumat, 26 April 20242024-10-31Jaga Pemilu ajak masyarakat cegah kecurangan Pilkada 2024
Pilkada 2024Jaga Pemilu ajak masyarakat cegah kecurangan Pilkada 2024Senin, 30 September 2024 18:502024-10-31Pelatih evaluasi taktikal pemain Timnas Putri U
Piala AFCPelatih evaluasi taktikal pemain Timnas Putri U-17Selasa, 23 April 2024 19:46 WIBPelatih Ke2024-10-31
Komentar