wlasdy wanwantoto: DKPP RI: Penyatuan UU Kepemiluan dapat tingkatkan kualitas demokrasi
travelnepal.net - Berita Terkini & Terpercaya | Fakta Terbaru dari Lapangan: 2024-10-30 23:18:35 Penulis: wlasdy wanwantoto: DKPP RI: Penyatuan UU Kepemiluan dapat tingkatkan kualitas demokrasi Komentar
wlasdy wanwantoto DKPP RI: Penyatuan UU Kepemiluan dapat tingkatkan kualitas demokrasiJumat, 27 September 2024 12:11 W
hk sgp sydney wanwantoto 。
DKPP RI: Penyatuan UU Kepemiluan dapat tingkatkan kualitas demokrasi
- Jumat,wlasdy wanwantoto 27 September 2024 12:11 WIB
Karena ketika regulasi terus berubah-ubah pada saat tahapan, itu akan memengaruhi kualitas demokrasi kita.Kabupaten Bogor, Jabar (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyebut wacana penyatuan Undang-Undang Kepemiluan, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dapat meningkatkan kualitas demokrasi.
"Harapan saya, tidak ada lagi peraturan-peraturan kepemiluan yang muncul di saat-saat tahapan yang ternyata membuat kegaduhan-kegaduhan publik secara luar biasa, seperti yang terakhir kita saksikan bersama yang berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada," kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito saat dikonfirmasi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Menurut Heddy, regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja, tetapi turut meningkatkan kualitas demokrasi.
"Itu sebenarnya yang jadi perhatian kami. Kami berharap tahun ini pada pemerintahan yang akan datang akan muncul regulasi kepemiluan kita yang ajek sehingga tidak mudah diubah pada saat tahapan," ujarnya.
Ia melanjutkan, "Karena ketika regulasi terus berubah-ubah pada saat tahapan, itu akan memengaruhi kualitas demokrasi kita."
Baca juga: Pemohon uji materi UU nilai penting ada kotak kosong setiap pilkada
Baca juga: Warga Kendal uji materi ketentuan cuti kepala daerah dalam UU Pilkada
Selain itu, dia mengatakan bahwa peningkatan kualitas demokrasi menjadi perhatian pihaknya karena berdasarkan laporan Indeks Demokrasi 2023 oleh Economist Intelligence Unit, Indonesia menempati peringkat ke-56 atau turun dua posisi dari laporan 2022, yakni 54. Padahal, Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
"Artinya apa? Pemilu kita belum dilaksanakan sesuai dengan harapan semua pihak, termasuk harapan seluruh pemimpin bangsa ini. Masih banyak kritik ke sana kemari dalam hal pelaksanaan, dan itu adalah kewajiban kita bersama untuk melakukan perbaikan," katanya.
Ia menjelaskan bahwa perbaikan regulasi juga perluk dengan mempertimbangkan jumlah perkara pelanggaran etik pada Pemilu 2024 yang ditangani pihaknya per 25 September pukul 20.15 WIB.
"Selama setahun ini saja, belum setahun, baru 9 bulan, sudah mencapai 514 pengaduan perkara etik, dan yang sudah disidangkan sampai 314," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung merekomendasikan agar Rancangan UU Pemilu untuk dibahas di awal 2025 oleh anggota DPR RI periode 2024—2029.
Menurut dia, revisi tentang aturan pemilu sebaiknya dengan jarak waktu yang jauh dengan agenda pemilu.
"Merevisi undang-undang yang terkait dengan politik, jangan dekat-dekat dengan agenda politik," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Artikel Terkait
Kelakar Komeng merasa ngantuk setelah hadiri pelantikan DPD RI
Kelakar Komeng merasa ngantuk setelah hadiri pelantikan DPD RISelasa, 1 Oktober 2024 13:49 WIBAnggot2024-10-30Hasil kualifikasi: Jose Mourinho gagal bawa Fenerbahce lolos UCL
Liga ChampionsHasil kualifikasi: Jose Mourinho gagal bawa Fenerbahce lolos UCLRabu, 14 Agustus 20242024-10-30Pieter Huistra tegaskan Borneo FC sudah pahami kekuatan Arema FC
Liga 1 IndonesiaPieter Huistra tegaskan Borneo FC sudah pahami kekuatan Arema FCRabu, 14 Agustus 2022024-10-30Nova Arianto bawa 35 pemain Timnas U
Sepak Bola NasionalNova Arianto bawa 35 pemain Timnas U-17 untuk jalani TC di BaliSenin, 12 Agustus2024-10-30PKB sesalkan keputusan KPU tetapkan caleg yang telah diberhentikan
PKB sesalkan keputusan KPU tetapkan caleg yang telah diberhentikanMinggu, 29 September 2024 13:08 WI2024-10-30PSIS Semarang buka opsi rekrut penyerang asing anyar
Liga 1 IndonesiaPSIS Semarang buka opsi rekrut penyerang asing anyarSelasa, 13 Agustus 2024 14:36 WI2024-10-30
Komentar